Pernyataan Ketua Harian Asosiasi Tambang Timah Indonesia (ATTI) Babel, Hendra Apollo, di media lokal Bangka Belitung yang menyebutkan akan melaksanakan aksi pengusiran terhadap PT Timah dari Bangka Belitung, telah mengganggu dan melukai hati ribuan karyawan yang bekerja di PT Timah saat ini.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Ikatan Karyawan Timah (IKT) Rendi Kurniawan, menilai bahwa pernyataan yang dikeluarkan Hendra sangat tidak beralasan dan mencerminkan seseorang yang tidak mengerti tentang tatakelola dalam berkehidupan bernegara. “Bagaimana mungkin sebuah perusahaan milik negara akan diusir dari negaranya sendiri. Kata pepatah orang Bangka, 'ibarat beruduk mau terbang ke langit',” ujar Rendi keras.
Rendi menegaskan,”Jika hal tersebut (baca: pengusiran) terjadi, maka kami atas nama karyawan PT Timah akan siap berjuang membela hak asasi sebagai insan manusia dan sebagai warga negara Indonesia.”
“Bagi kami, PT Timah merupakan tempat mencari nafkah sekaligus sebagai media kami beribadah kepada Allah dan berbakti kepada bangsa dan negara. Kami tidak bisa membayangkan bagaimana jika seorang Hendra Apolo yang mengatasnamakan ATTI benar-benar akan megusir PT Timah dari Bangka Belitung,” ujar Rendi.
Suka atau tidak suka, keberadaan PT Timah berkaitan dengan nasib 30.000-an orang yang menggantungkan hidupnya di PT Timah, seperti karyawan, pensiunan, mitra usaha, tenaga kerja pendukung beserta keluarganya. Kontribusi yang telah diberikan oleh BUMN ini kepada negara dalam bentuk royalti, devisa, pajak dan sebagainya telah mencapai angka yang jumlahnya trilyunan Rupiah.
“Selama ini PT Timah sangat berkomitmen terhadap yang namanya harmonisasi, pemberdayaan masyarakat, dan selalu meberikan keuntungannya kepada negara. “Jika keberadaan perusahaan kami diganggu, bagaimana kami bisa memberikan sumbangsih dan nilai guna kami kepada negara dan masyarakat,” tanya Rendi.
Rendi menurutkan bahwa bisnis pertimahan di Indonesia saat ini tidak dikelola dengan baik. “Hal tersebut terbukti dari tidak jelasnya asal usul barang timah yang diekspor, lingkungan yang tercabik-cabik, hak masyarakat dari CSR yang tidak transparan, dan yang lebih parah lagi adanya ribuan ton timah yang lolos ke negara malaysia seperti yang dilansir oleh beberapa media sebelumnya,” katanya.
Ditambahkan Rendi, IKT bersama jajaran manajemen sepakat mengusung tiga prinsip utama yang diterapkan dalam operasionalisasi penambangan khususnya yang terkait dengan kemitraan yaitu; harus saling menguntungkan, kegiatan penambangan yang dilakukan harus berwawasan lingkungan dan tidak boleh melanggar peraturan perundangan yang berlaku.
“Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh stakeholder pertimahan agar dapat bersama-sama membenahi tatakelola bisnis timah sehingga tidak mengakibatkan negara merugi lebih besar lagi ke depan. Pada hakikatnya, bumi dan kekayaan alam di dalamnya bukanlah milik kita, melainkan titipan Allah swt yang harus dikelola untuk kersejahteraan bangsa dan generasi penerus,” ujar Rendi.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Ikatan Karyawan Timah (IKT) Rendi Kurniawan, menilai bahwa pernyataan yang dikeluarkan Hendra sangat tidak beralasan dan mencerminkan seseorang yang tidak mengerti tentang tatakelola dalam berkehidupan bernegara. “Bagaimana mungkin sebuah perusahaan milik negara akan diusir dari negaranya sendiri. Kata pepatah orang Bangka, 'ibarat beruduk mau terbang ke langit',” ujar Rendi keras.
Rendi menegaskan,”Jika hal tersebut (baca: pengusiran) terjadi, maka kami atas nama karyawan PT Timah akan siap berjuang membela hak asasi sebagai insan manusia dan sebagai warga negara Indonesia.”
Rendi menurutkan bahwa bisnis pertimahan di Indonesia saat ini tidak dikelola dengan baik. “Hal tersebut terbukti dari tidak jelasnya asal usul barang timah yang diekspor, lingkungan yang tercabik-cabik, hak masyarakat dari CSR yang tidak transparan, dan yang lebih parah lagi adanya ribuan ton timah yang lolos ke negara malaysia seperti yang dilansir oleh beberapa media sebelumnya,” katanya.
Ditambahkan Rendi, IKT bersama jajaran manajemen sepakat mengusung tiga prinsip utama yang diterapkan dalam operasionalisasi penambangan khususnya yang terkait dengan kemitraan yaitu; harus saling menguntungkan, kegiatan penambangan yang dilakukan harus berwawasan lingkungan dan tidak boleh melanggar peraturan perundangan yang berlaku.
“Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh stakeholder pertimahan agar dapat bersama-sama membenahi tatakelola bisnis timah sehingga tidak mengakibatkan negara merugi lebih besar lagi ke depan. Pada hakikatnya, bumi dan kekayaan alam di dalamnya bukanlah milik kita, melainkan titipan Allah swt yang harus dikelola untuk kersejahteraan bangsa dan generasi penerus,” ujar Rendi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar